Gatot Yanriyanto Sebut PKSN Saumlaki Tingkatkan Potensi Unggulan di Tanimbar

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Galaxy Hotel, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rabu (16/6/2021).

Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelola Infrastruktur Kawasan Perbatasan, F. Gatot Yanriyanto, menyampaikan rapat ini diselenggarakan dalam rangka akselerasi pengembangan PKSN Saumlaki yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024.

Adanya rapat ini juga untuk memadukan serta mensinergikan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam memilah mana kegiatan-kegiatan yang sangat prioritas, perlu diupayakan, ditingkatkan maupun dilakukan pembangunan.

"Banyak potensi besar di kawasan perbatasan ini khususnya PKSN Saumlaki, sehingga ini perlu sinergi dan keterpaduan dari seluruh K/L maupun Pemerintah Daerah dan yang tidak lupa tokoh adat serta tokoh agama di wilayah ini tentunya perlu mendukung pelaksanaan kegiatan ini," ujar Gatot.

Gatot mengatakan kebijakan dan strategi PKSN dalam pengelolaan potensi dilaksanakan berbasis potensi unggulan daerah baik di sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan. Sedangkan pengelolaan infrastruktur diarahkan sebagai pusat sentra pertumbuhan ekonomi industri dan perdagangan.

Dalam konteks interaksi hubungan antar negara dinamika kawasan perbatasan memegang peranan penting, stabilitas kawasan perbatasan negara menjadi kunci relasi hubungan dengan negara tetangga, oleh karena itu pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tentunya perlu terus dilakukan termasuk di PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Gatot menjelaskan PKSN Saumlaki akan diarahkan sebagai pusat perkotaan disamping menjadi pos pemeriksaan lintas batas negara, pintu gerbang internasional dan juga simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitar.

Sesuai dengan tujuan pembentukannya, PKSN Saumlaki akan didorong dan ditingkatkan kebutuhan infrastruktur dasar maupun infrastruktur fisiknya agar menjadi pusat perkotaan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sisi pertahanan keamanan maupun sisi ekonomi.

"Yang kami harapkan PKSN Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini kegiatan ekonominya terus meningkat dan menjadi pusat perkotaan yang memberikan dampak ekonomi di wilayah sekitarnya artinya di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini harapan kita sehingga masyarakat di kawasan perbatasan khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus meningkat. Dan juga dari sisi pertahanan keamanan, karena kawasan perbatasan ini juga perlu menjadi fokus sehingga tidak hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi pertahanan keamanan juga terus di tingkatkan," pungkasnya.

BNPP mengundang pejabat dari K/L anggota BNPP, sejumlah instansi vertikal di daerah, serta Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Camat tujuh lokasi prioritas untuk mengikuti Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki Berbasis Potensi Unggulan Daerah.

Adapun narasumber yang hadir di tempat acara untuk membahas pengembangan ekonomi PKSN Saumlaki adalah Kepala Bagian Adm Kedeputian IV Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Asisten deputi Peningkatan daya Saing Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanimbar; serta Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Saumlaki Kementerian Perhubungan. 

Sementara narasumber yang hadir melalui zoom meeting adalah Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Koordinator Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Penanggung jawab SKPT Saumlaki); Sekretaris Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian; serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wil.III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(BNPP)